FROM CEREMONY TO RESPONSIBILITY: OATH OF OFFICE AS AMANAH IN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

Gasim Yamani; Fatimawali Fatimawali

doi:10.24239/tadayun.v6i2.525

Gasim Yamani UIN Datokarama Palu
Fatimawali Fatimawali UIN Datokarama Palu

DOI: https://doi.org/10.24239/tadayun.v6i2.525

Keywords: Amanah, Bureaucratic ethics, Oath of office

Abstract

This study examines the effectiveness of the oath of office within the bureaucracy of the Ministry of Religious Affairs of Central Sulawesi and reconstructs its meaning as an entrusted responsibility (amanah) with legal, ethical, and social consequences. Employing a socio-legal approach, this research analyzes the oath of office not only as a normative legal requirement but also as a living legal norm operating within bureaucratic practices. Data were collected through in-depth interviews with civil servants, observation of oath-taking ceremonies, and document analysis. The findings reveal a significant gap between legal norms and bureaucratic practices, where the oath of office is predominantly perceived as a formal and ceremonial procedure rather than a continuous ethical commitment. From the perspective of legal effectiveness theory, this condition reflects weaknesses in legal culture, organizational environment, and enforcement mechanisms rather than deficiencies in legal substance. Furthermore, this study conceptualizes the oath of office as a form of public trust that aligns with the fiduciary relationship doctrine in modern law and the Islamic concept of amanah. The research contributes theoretically by integrating socio-legal analysis with Islamic legal ethics and practically by offering a reconstruction of the oath of office to strengthen bureaucratic integrity, accountability, and ethical governance.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas sumpah jabatan dalam birokrasi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah serta merekonstruksi pemaknaannya sebagai amanah yang melahirkan konsekuensi hukum, etika, dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum untuk menganalisis sumpah jabatan tidak hanya sebagai norma hukum formal, tetapi juga sebagai hukum yang bekerja dalam praktik birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur sipil negara, observasi prosesi sumpah jabatan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi, di mana sumpah jabatan cenderung dipahami sebagai prosedur seremonial, bukan sebagai komitmen etis yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini lebih disebabkan oleh lemahnya budaya hukum, lingkungan organisasi, dan mekanisme penegakan, bukan oleh kekurangan substansi hukum. Penelitian ini juga menempatkan sumpah jabatan sebagai hubungan kepercayaan publik yang sejalan dengan doktrin fiduciary relationship dalam hukum modern dan konsep amanah dalam hukum Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi syariah melalui integrasi analisis sosio-legal dan etika Islam, serta secara praktis menawarkan rekonstruksi sumpah jabatan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas birokrasi.

References

Amiruddin. (2021). Amanah dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 11(4). https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665

Angela, G., & Koagouw, R. (2025). Kewajiban Notaris Dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(4), 3128–3140. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4

Anindita, F., & Rahardiansyah, T. (2025). Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1345–1352. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1365

Astuti, N. K. Y., Wirata, G., & Raka, A. A. G. (2023). Pengaruh Integritas, Kompetensi Bidang dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Gema Wiralodra, 14(1), 394–400.

Azdi, A. R., Nurwahid, R. H., & Hayat. (2024). Korupsi dan Kegagalan Etika dalam Administrasi Publik: Dampak pada Pelayanan Masyarakat. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisipliner, 11(2). https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.17005

Banakar, R., & Travers, M. (2005). Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research. Oxford. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1511112

Cintana, D., Haidillah, A. S., Zulfa, S. A., Muhadi, A. A., & Khodijah, S. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. Journal of the Research Center for Digital Democracy, 1(1), 12–18.

Fuady, A. (2023). Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, X(2). Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/34774

Fujiyanti, A., & Wati, A. (2024). Menggali Makna Sakral Sumpah Pejabat: Antara Ritual, Tanggung Jawab, dan Janji. Thengkyang, 9(2), 125–134. Retrieved from https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/268

Hamdani, E. (2025). Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dari Perspektif Islam untuk Pemilih Pemula di Kabupaten Kuningan. Retrieved from Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan website: https://kab-kuningan.kpu.go.id/blog/read/8051_pemilu-dan-pemilihan-kepala-daerah-dari-perspektif-islam-untuk-pemilih-pemula-di-kabupaten-kuningan

Jiliani, C., Pranita, N., Harahap, S., Pradhitiawan, A., & Firjatullah, G. S. (2025). Relevansi Konsep Al-Ghulul dalam Korupsi : Kajian Terhadap Tindak Pidana Harvey Moeis. Jurnal Kajian Agama Islam, 9(1), 141–145.

Kahfi, A., & Mahmud, H. (2024). Penerapan Etika Amanah Dalam Manajemen Kepemimpinan Modern Perspektif Q.S Al-Ahzab : 72 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah. Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 6(2).

Lailiyah, N., Hamdani, B., & Khoironi Arianto, A. (2024). Tindak Tutur Performatif dalam Sumpah Jabatan : Sebuah Analisis Wacana Kritis. Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra, 15(2), 242–258.

Latifahannum, L., Lie, D., Efendi, E., & Wijaya, A. (2016). Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar. Maker: Jurnal Manajemen, 2(2), 54–62.

Miller, P. (2011). A Theory of Fiduciary Liability. McGill Law Journal / Revue de Droit de McGill, 56(2), 235–288. https://doi.org/https://doi.org/10.7202/1002367ar

Nuur Azizah, O. R., & Amalia, R. (2025). PENGARUH BUDAYA SIRI’NA PACCE TERHADAP INTEGRITAS ASN DI BKPSDMD KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. IPDN.

Omar, H. Bin, Mustapha, N. F. B., Mutalib, M. F. M. B. A., & Nor, F. ‘Adilah B. M. (2020). Kefahaman Amanah Menurut Perspektif Al-Sunnah : Analisis Kefahaman Kakitangan Pekerja Di Pejabat Agrobank Wilayah Johor/ Melaka. E-Proceeding of The 2nd International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2020 (THIQAH 2020), 21–24. Jogjakarta, Indonesia.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. , (2020).

Pratama, A. G. (2024). Makna Simbolik Prosesi Sumpah Jabatan (Studi Living Quran di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga). IAIN SALATIGA.

Pujiastuti, N. (2023). Dampak Munculnya Korupsi di Lingkungan Birokrasi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 24(1), 30–39. https://doi.org/10.31293/ddk.v24i1.7086

Raden, S. (n.d.). Islam Dan Sumpah Jabatan, Konsekwensinya Dalam Dunia Birokrasi di Indonesia. LP2M UIN Datokarama Palu.

Rahman, R. (2024). Studi Living Qur’an Dalam Praktik Sumpah Pejabat Menggunakan Mushaf Al-Quran. Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(3), 880–890. https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1897

Shintawulan, D., Rizkynanda, M., Ramadhanti, N. A., & Ellia, T. (2024). Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi. Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 3(4).

Siregar, H. (2015). Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-’Adalah, 12(2), 715–728. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.209

Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subhan, R. (2025). Dampak Korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. Jurnal Pustaka, 2(3), 422–430. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.101

Tamaka, P. C. D. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan, 22(1). https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.1.71-92

Ulfa, U., & Karini, E. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro dan Rumah Tangga. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(6), 5545–5555.

Widyanti, R. (2024). Pengaruh Profesionalisme dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian dalam Negeri. Universitas Nasional.

Winarno, A. (2025). Integarasi Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Perumusan Kebijakan Hukum yang Responsif Terhadap Realitas Sosial. Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, 3(2). https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1404

Yolanda, N. M., & Syamsir, S. (2020). Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kota Padang. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan, 3(1), 70–77. https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1.191