Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

ASSESSING SHARIA COMPLIANCE OF LATE PAYMENT CHARGES IN GOLD INSTALLMENT SCHEMES

Muhammad Aziz Zakiruddin, Tri Yolanda — Fri, 05 Dec 2025 16:20:07 +0000

The implementation of non-cash gold transactions in Islamic finance requires a careful balance between risk mitigation and adherence to Sharia principles. DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mandates that the selling price (thaman) in gold installments must remain fixed, yet operational realities often require mechanisms to handle default risks. This study evaluates the alignment of late payment charge practices at Pegadaian Syariah Bengkulu with prevailing Sharia regulations. Employing empirical legal research, data were collected through in-depth interviews and document analysis. The results indicate that Pegadaian Syariah applies a progressive penalty mechanism ranging from 1% to 4% depending on the duration of the delay. While this mechanism effectively functions as a deterrent (Ta’zir) against negligent customers aligned with the spirit of Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 the progressive calculation based on time presents a compliance gap regarding the fixed price requirement in Fatwa No. 77/2010. The study suggests that to minimize ambiguity regarding the time value of money, harmonization is needed by transitioning the penalty structure from a progressive percentage to a fixed nominal administrative fee. This adjustment would ensure stronger adherence to Sharia standards while maintaining operational discipline.

Abstrak

Pelaksanaan transaksi emas tidak tunai dalam keuangan syariah menuntut keseimbangan yang cermat antara mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bahwa harga jual (thaman) dalam cicilan emas harus tetap, namun realitas operasional sering kali membutuhkan mekanisme untuk menangani risiko gagal bayar. Penelitian ini mengevaluasi keselarasan praktik biaya keterlambatan di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan regulasi Syariah yang berlaku. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menerapkan mekanisme denda progresif berkisar antara 1% hingga 4% bergantung pada durasi keterlambatan. Meskipun mekanisme ini efektif berfungsi sebagai sanksi (Ta’zir) bagi nasabah yang lalai selaras dengan semangat Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 perhitungan progresif berbasis waktu menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan (compliance gap) terhadap ketentuan harga tetap dalam Fatwa No. 77/2010. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi dengan mengubah struktur denda dari persentase progresif menjadi biaya administrasi nominal tetap. Penyesuaian ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas terkait time value of money serta memastikan kepatuhan syariah yang lebih kokoh tanpa mengurangi disiplin operasional.

QURANIC INSIGHTS ON RIBA: A CRITIQUE OF SOCIAL INEQUALITY IN THE ERA OF GLOBAL CAPITALISM

Andiman Muflih, Achmad Abubakar, Muhsin Mahfudz, Muhammad Syarif Hasyim — Sun, 07 Dec 2025 04:16:57 +0000

The growing social inequality in the modern era signifies that the global economic system is losing its moral compass. The interest based capitalist system places profit above justice. This study seeks to reinterpret the Quranic verses on riba in a more contextual and humanistic manner, not merely as a legal-formal prohibition, but as a moral call to restructure economic relations toward greater justice. This research employs a qualitative-descriptive method and a thematic (maudhu‘i) approach to verses such as QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, Ali Imran [3]: 130, and Ar-Rum [30]: 39 to trace the ethical meanings behind the sacred text. The findings reveal that the Qur’an’s critique of riba is, in essence, a critique of exploitative economic systems both classical and modern. Conversely, values such as zakat, infaq, and mudharabah offer a more just economic path that fosters solidarity and upholds humanity. Thus, this study affirms that the Quranic ethics on riba can serve as an alternative foundation for building an economically and morally dignified system one that embraces progress and innovation without compromising ethical integrity. What the modern world needs is not merely an interest-free system, but an economic civilization imbued with empathy and oriented toward collective well-being.

Abstrak

Ketimpangan sosial yang semakin tajam di era modern menjadi tanda bahwa sistem ekonomi global sedang kehilangan arah moralnya. Sistem kapitalisme yang berbasis bunga (riba) menempatkan keuntungan di atas keadilan. Penelitian ini berusaha membaca kembali ayat-ayat riba dalam Al-Quran dengan cara yang lebih kontekstual dan manusiawi bukan hanya sebagai larangan legal-formal, tetapi sebagai panggilan moral untuk menata ulang relasi ekonomi agar lebih adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan tematik (maudhu‘i) terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, Ali Imran [3]: 130, dan Ar-Rum [30]: 39 untuk menelusuri makna etis di balik teks. Hasil kajian menunjukkan bahwa kritik Al-Quran terhadap riba sesungguhnya adalah kritik terhadap sistem ekonomi eksploitatif baik dalam bentuk klasik maupun modern. Sebaliknya, nilai-nilai seperti zakat, infaq, dan mudharabah menawarkan jalan ekonomi yang lebih berkeadilan, menumbuhkan solidaritas, dan menegakkan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa etika Qurani tentang riba dapat menjadi fondasi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang bermartabat secara moral tanpa menolak kemajuan dan inovasi ekonomi. Dunia modern membutuhkan bukan sekadar sistem tanpa riba, melainkan peradaban ekonomi yang berjiwa empati dan berorientasi pada kemaslahatan bersama

CHALLENGES OF HALAL CERTIFICATION FOR TRADITIONAL FOOD MSMEs: A CASE STUDY OF HALUA KENARI D&J

Mubasysyyratul Ummah Sapsuha, Nasrullah bin Sapa, Cut Muthiadin — Sun, 07 Dec 2025 04:18:24 +0000

This study examines the challenges faced by traditional food MSMEs in implementing halal certification in an island-based region, using the Halua Kenari D&J enterprise in North Maluku as a case study. Employing an empirical legal research design within a socio-legal framework, the research integrates a statutory approach with a case study method. Data were collected in Wailau Village, Sula Islands, through in-depth interviews, direct observation, and document review to assess absolute compliance with the Halal Product Assurance Law. The findings reveal a significant gap between regulatory standards and on-the-ground conditions. The main obstacles include: (1) technical barriers, such as production facilities that are integrated with household living areas; (2) administrative barriers, particularly inconsistencies in raw-material documentation; and (3) structural barriers, including the absence of halal assistance infrastructure at the village level. The study concludes that current halal regulations are not yet fully inclusive for rural MSMEs. Decentralized assistance services and targeted facility-improvement incentives are needed to bridge these gaps.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi UMKM pangan tradisional dalam mengimplementasikan sertifikasi halal di wilayah kepulauan, dengan studi kasus pada usaha Halua Kenari D&J di Maluku Utara. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research), penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan di Desa Wailau, Kepulauan Sula, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen untuk menilai realitas kepatuhan terhadap UU Jaminan Produk Halal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara standar regulasi dan kondisi riil di lapangan. Hambatan utama meliputi: (1) kendala teknis, berupa fasilitas produksi yang menyatu dengan area domestik rumah tangga; (2) kendala administratif, khususnya inkonsistensi dokumentasi bahan baku; dan (3) kendala struktural, yakni ketiadaan infrastruktur pendampingan halal di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi halal saat ini belum sepenuhnya inklusif bagi UMKM pedesaan. Diperlukan layanan pendampingan yang terdesentralisasi serta insentif perbaikan fasilitas yang tepat sasaran untuk menjembatani kesenjangan tersebut

SHARIA COMPLIANCE OF PNM MEKAAR SYARIAH FINANCING UNDER DSN-MUI FATWA NO 141

Risna Agusalim Abu, Sitti Aisya, Andini Asmarini, Murniati Ruslan — Wed, 31 Dec 2025 13:47:03 +0000

This study aims to examine the sharia compliance of financing practices at PNM Mekaar Syariah Unit Botugolu based on the provisions of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning the Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives. This research employs an empirical legal research design with a socio-legal approach, analyzing the relationship between Sharia legal norms (das sollen) and financing practices implemented in the field (das sein). Data were collected through observations, in-depth interviews with management and customers, and documentary analysis of contracts and institutional operational procedures. The findings indicate that PNM Mekaar Syariah plays a role in expanding access to capital for ultra-micro business actors. However, the study also identifies several practices that require adjustment to better align with the fatwa provisions, particularly concerning the strengthening of sharia supervisory functions, the implementation of Murabahah and Wakalah contracts, the determination of service charges, the mandatory savings mechanism, and the application of the joint liability system, which explicit guarantee contracts have not fully supported. This study concludes that strengthening sharia governance and refining the design of financing contracts are necessary to enhance the alignment of PNM Mekaar Syariah’s operations with the principles of justice, transparency, and public benefit in sharia economic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan syariah praktik pembiayaan PNM Mekaar Syariah Unit Botugolu berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menelaah hubungan antara norma hukum syariah (das sollen) dan praktik pembiayaan yang berlangsung di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola dan nasabah, serta studi dokumentasi terhadap akad dan prosedur operasional lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha ultra mikro. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa praktik yang memerlukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan fatwa, antara lain terkait dengan penguatan fungsi pengawasan syariah, penerapan akad Murabahah dan Wakalah, penetapan imbal jasa, mekanisme simpanan wajib, serta penerapan sistem tanggung renteng yang belum sepenuhnya didukung oleh akad penjaminan yang eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola syariah dan penyempurnaan desain akad pembiayaan diperlukan guna meningkatkan keselarasan operasional PNM Mekaar Syariah dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

AMANAH IN INVENTORY MANAGEMENT FOR FOOD WASTE REDUCTION IN CULINARY MSMEs

Andi Rezky Nur Aziza, Nurlisa Safitri, Muhammad Fakhri Amir — Wed, 31 Dec 2025 13:48:31 +0000

This study examines the role of the Islamic ethical value of amānah in controlling food waste as a preventive measure against tabdzir through inventory management practices at Café Teras, a local culinary business in Bone Regency. From the perspective of Islamic Economic Law, food waste is not merely regarded as operational inefficiency but is also understood as a form of resource misuse that is explicitly discouraged. The research aims to analyze how the integration of amānah with contemporary inventory management principles functions as an operational mechanism to reduce food waste while maintaining compliance with Sharīʿah principles. This study employs a qualitative field research approach, utilizing in-depth interviews and direct observations involving the owner, cashier, and kitchen and bar staff. The findings indicate that the internalization of amānah fosters discipline, carefulness, and accountability in inventory control, thereby strengthening the implementation of FIFO, daily procurement of perishable ingredients, and the contextual adaptation of EOQ and JIT models in response to limited business capital. The study concludes that inventory management grounded in the value of amānah not only enhances operational efficiency but also serves as an effective instrument for preventing tabdzir within culinary business practices based on Islamic Economic Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran nilai etika Islam berupa amānah dalam pengendalian food waste sebagai upaya pencegahan praktik tabdzir melalui manajemen persediaan di Café Teras, sebuah usaha kuliner lokal di Kabupaten Bone. Dalam perspektif Hukum Ekonomi syariah, food waste tidak hanya dipandang sebagai inefisiensi operasional, tetapi juga sebagai bentuk pemborosan sumber daya yang dilarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana integrasi nilai amānah dengan prinsip manajemen persediaan modern berfungsi sebagai mekanisme operasional untuk menekan food waste sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pemilik, kasir, serta staf dapur dan bar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai amānah mendorong disiplin, ketelitian, dan akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan, serta memperkuat penerapan FIFO, pembelian harian bahan perishable, dan adaptasi EOQ serta JIT sesuai keterbatasan modal usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen persediaan berbasis nilai amānah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan tabdzir dalam praktik usaha kuliner berbasis Hukum Ekonomi syariah.

FROM CEREMONY TO RESPONSIBILITY: OATH OF OFFICE AS AMANAH IN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

Gasim Yamani, Fatimawali Fatimawali — Wed, 31 Dec 2025 13:52:45 +0000

This study examines the effectiveness of the oath of office within the bureaucracy of the Ministry of Religious Affairs of Central Sulawesi and reconstructs its meaning as an entrusted responsibility (amanah) with legal, ethical, and social consequences. Employing a socio-legal approach, this research analyzes the oath of office not only as a normative legal requirement but also as a living legal norm operating within bureaucratic practices. Data were collected through in-depth interviews with civil servants, observation of oath-taking ceremonies, and document analysis. The findings reveal a significant gap between legal norms and bureaucratic practices, where the oath of office is predominantly perceived as a formal and ceremonial procedure rather than a continuous ethical commitment. From the perspective of legal effectiveness theory, this condition reflects weaknesses in legal culture, organizational environment, and enforcement mechanisms rather than deficiencies in legal substance. Furthermore, this study conceptualizes the oath of office as a form of public trust that aligns with the fiduciary relationship doctrine in modern law and the Islamic concept of amanah. The research contributes theoretically by integrating socio-legal analysis with Islamic legal ethics and practically by offering a reconstruction of the oath of office to strengthen bureaucratic integrity, accountability, and ethical governance.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas sumpah jabatan dalam birokrasi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah serta merekonstruksi pemaknaannya sebagai amanah yang melahirkan konsekuensi hukum, etika, dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum untuk menganalisis sumpah jabatan tidak hanya sebagai norma hukum formal, tetapi juga sebagai hukum yang bekerja dalam praktik birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur sipil negara, observasi prosesi sumpah jabatan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi, di mana sumpah jabatan cenderung dipahami sebagai prosedur seremonial, bukan sebagai komitmen etis yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini lebih disebabkan oleh lemahnya budaya hukum, lingkungan organisasi, dan mekanisme penegakan, bukan oleh kekurangan substansi hukum. Penelitian ini juga menempatkan sumpah jabatan sebagai hubungan kepercayaan publik yang sejalan dengan doktrin fiduciary relationship dalam hukum modern dan konsep amanah dalam hukum Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi syariah melalui integrasi analisis sosio-legal dan etika Islam, serta secara praktis menawarkan rekonstruksi sumpah jabatan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas birokrasi.